Wednesday, 27 May 2020
Poker Online

THR Sebagi Modal Game Online

Presiden Jokowi telah memutuskan akan tetap ada THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat Nilai Tukar Rupiah kembali menguat terhadap Dollar amerika. Tetapi tidak semua ASN akan mendapatkan THR tersebut.

Akan adanya hal tersebut banyak anggota atau karyawan pemerintah yang mengadu nasibnya dengan bermain di situs judi poker online IDNPLAY yang sekarang ini sangat populer di Indonesia.

Informasi terakhir dana THR akan akan diberikan kepada ASN Eselon III kebawah, sedangkan ASN Eselon I dan II tidak mendapat THR. Meski begitu, THR tahun ini akan diberikan setara dengan gaji pokok dan tunjangan melekat, sedangkan tunjangan kinerja tidak lagi dihitung.

Presiden Jokowi Akan Tetap Mencairkan THR

Selain itu, tunjangan hari raya  juga akan tetap diberikan kepada pensiunan dan juga Pejabat Negara seperti presiden, wakil presiden, para menteri, angota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, dan pejabat negeri lain. Ini bertujuan untuk mengalokasikan sebagian anggaran THR untuk penanganan Covid-19. Pemerintah juga akan segera merevisi peraturan presiden tentang pemberian THR ini.

Menambah Deposit Game Poker Online dari THR

Peraturan mengenai pencairan bonus hari raya yang akan dilakukan pada tahun ini masih diproses untuk ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo dalam bentu Peraturan Presiden (Perpres). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan ada perubahan pada THR yang akan dicairkan pada tahun ini.

Perubahan tersebut dikarenakan akibat pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia. Ia juga mengatakan bahwa bonus  tahun ini tidak sama dengan THR tahun lalu. Meski begitu, hal ini tidak menghalangi mereka untuk menambahkan deposit game slotnya. Karena menurut mereka bermain game slot sangat berpengaruh disaat mereka akan cuti nanti.

Akan adanya pencairan dana THR, pastinya banyak bettor yang kalangan dari karyawan pemerintah yang akan melakukan proses registrasi atau daftar idnplay poker di salah satu situs game online terbaik yang menjadi favorit dari orang tersebut.

Aparatur Sipil Negara Dilarang Mudik

Akibat dari virus corona, Aparatur Sipil Negara di Kalimantan Utara dilarang untuk mudik ditahun ini. Larangan ini disampaikan oleh Irianto Lambrie, Gubernur Kalimantan Utara. Ia mengatakan bahwa larangan tersebut meiliki surat edar dari Menpan-RB. Irianto juga menyatakan larangan ini terkhusus yang mudik didaerah zona merah, seperti Pulau Jawa secara keseleruhan dan Sulawesi Selatan.

Apabila ada ASN yang melanggar larangan tersebut maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi disiplin. Larangan itu tertuang di SE Menteri PAN-RB No. 41 Tahun 2020 mengenai perubahan atas surat edaran Menteri PAN-RB no. 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Norhayati Andris, Ketua DPRD Kalimantan Utara sangat mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bukan berarti pihak darinya tidak mendukung orang-orang yang ingin mudik untuk bertemu keluarga atau saudaranya, tapi yang paling utama menurutnya itu ialah keselamatan mereka dari pandemi virus corona.